Bagi pemilik dan pengurus Perseroan Terbatas (PT), laporan tahunan bukan sekadar dokumen administrasi yang dibuat ketika perusahaan akan mengurus perubahan data. Ada kewajiban untuk menyusun, menyampaikan, dan memperoleh persetujuan atas laporan tahunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lalu, kapan batas waktu laporan tahunan PT harus disampaikan?
Pertanyaan ini penting, terutama bagi perusahaan yang ingin memastikan administrasi badan hukumnya tetap tertib. Apalagi, sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan mengenai persetujuan laporan tahunan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penyampaiannya melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
Jadi begini, ada dua tenggat waktu yang perlu dipahami oleh pengurus PT. Pertama, batas waktu penyampaian laporan tahunan kepada RUPS. Kedua, batas waktu penyampaian persetujuan laporan tahunan kepada Menteri melalui notaris.
Keduanya tidak boleh disamakan karena memiliki tahapan dan perhitungan waktu yang berbeda.
Kapan Batas Waktu Laporan Tahunan PT?
Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, Direksi PT persekutuan modal wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris paling lambat 6 bulan setelah tahun buku perseroan berakhir.
Artinya, batas waktu laporan tahunan mengikuti periode tahun buku yang digunakan oleh perusahaan.
Jika perusahaan menggunakan tahun buku Januari sampai Desember, perhitungannya sebagai berikut:
Tahun buku berakhir: 31 Desember 2026.
Batas penyampaian laporan tahunan kepada RUPS: 30 Juni 2027.
Persetujuan laporan tahunan: dituangkan dalam akta notaris.
Penyampaian persetujuan kepada Menteri melalui notaris: paling lama 30 hari sejak tanggal akta notaris ditandatangani.
Dengan demikian, perusahaan tidak cukup hanya menyusun laporan keuangan dan laporan kegiatan. Direksi juga perlu memastikan laporan tahunan dibahas dan memperoleh persetujuan RUPS, kemudian melanjutkan proses administrasinya melalui SABH.
Baca Juga: Laporan Tahunan PT Melalui SABH.
Contoh Perhitungan Batas Waktu Laporan Tahunan PT
Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh jadwal untuk perusahaan yang menggunakan tahun buku kalender.
| Kegiatan | Batas waktu |
|---|---|
| Tahun buku 2026 berakhir | 31 Desember 2026 |
| Penyampaian laporan tahunan kepada RUPS | Maksimal 30 Juni 2027 |
| Persetujuan laporan tahunan dituangkan dalam akta notaris | Setelah keputusan RUPS |
| Penyampaian melalui notaris ke SABH | Maksimal 30 hari sejak akta ditandatangani |
Contohnya, PT Maju Bersama Indonesia menggunakan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.
Direksi perlu menyiapkan laporan tahunan dan menyampaikannya kepada RUPS paling lambat 30 Juni 2027. Setelah pemegang saham menyetujui laporan tersebut, keputusan persetujuan harus dituangkan dalam akta notaris.
Misalnya, akta notaris ditandatangani pada 15 Juni 2027. Maka, penyampaian persetujuan laporan tahunan kepada Menteri melalui notaris harus dilakukan paling lama 30 hari sejak tanggal tersebut.
Perlu diingat, tanggal 30 Juni merupakan contoh batas waktu untuk perusahaan yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember. Jika perusahaan memiliki tahun buku berbeda, tenggatnya juga perlu disesuaikan.
Apa Perbedaan Laporan Tahunan PT dan Pelaporan Melalui SABH?
Nah, bagian ini sering membuat pengurus perusahaan bingung.
Sebagian perusahaan menganggap bahwa setelah laporan tahunan selesai dibuat, kewajiban administrasinya sudah berakhir. Padahal, untuk PT persekutuan modal, ada tahapan lanjutan yang harus dilakukan.
Mari kita bedakan.
1. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan kepada RUPS
Tahap pertama merupakan tanggung jawab Direksi.
Direksi menyusun laporan tahunan, kemudian menyampaikannya kepada RUPS setelah terlebih dahulu ditelaah oleh Dewan Komisaris.
RUPS akan membahas dan memberikan persetujuan atas laporan tahunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Proses ini harus diselesaikan paling lambat enam bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir.
2. Pembuatan Akta Notaris
Setelah laporan tahunan memperoleh persetujuan RUPS, persetujuan tersebut harus dimuat dalam akta notaris.
Dokumen ini menjadi bagian penting dalam proses penyampaian persetujuan laporan tahunan kepada Menteri.
Karena itu, perusahaan perlu memastikan keputusan RUPS dan dokumen pendukung sudah disiapkan dengan benar.
3. Penyampaian Persetujuan Melalui SABH
Tahap berikutnya adalah menyampaikan persetujuan laporan tahunan kepada Menteri melalui notaris.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) dan ayat (4) Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, penyampaian dilakukan secara elektronik melalui SABH paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal akta notaris ditandatangani.
Dokumen yang perlu diunggah meliputi:
Akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan.
Dokumen laporan tahunan perseroan.
Setelah persetujuan diterima, Menteri melalui Direktur Jenderal menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan.
Jadi, jangan berhenti pada tahap RUPS saja. Pastikan proses penyampaian melalui SABH juga diselesaikan.
Apa Saja Isi Laporan Tahunan PT?
Laporan tahunan harus menggambarkan kondisi dan kegiatan perseroan selama satu tahun buku.
Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 16 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, laporan tahunan PT persekutuan modal paling sedikit memuat beberapa informasi berikut.
1. Laporan Keuangan
Bagian ini menggambarkan kondisi keuangan perusahaan selama tahun buku yang bersangkutan.
Laporan keuangan sekurang-kurangnya terdiri atas:
Neraca atau laporan posisi keuangan.
Laporan laba rugi.
Laporan arus kas.
Laporan perubahan ekuitas.
Catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
2. Laporan Kegiatan Perseroan
Bagian ini menjelaskan kegiatan usaha yang telah dijalankan perusahaan selama satu tahun buku.
Misalnya, perkembangan operasional, aktivitas penjualan, pencapaian bisnis, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional perusahaan.
3. Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan perlu mencantumkan laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Isi serta penerapannya disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usaha dan ketentuan yang berlaku.
4. Rincian Permasalahan Selama Tahun Buku
Jika terdapat permasalahan yang memengaruhi kegiatan usaha, perusahaan perlu mencantumkannya dalam laporan tahunan.
Contohnya, kendala operasional, permasalahan hukum, gangguan produksi, atau kondisi lain yang berdampak terhadap kegiatan perseroan.
5. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
Laporan ini menjelaskan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku yang telah berjalan.
Informasi tersebut menjadi bagian dari pertanggungjawaban organ perseroan.
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris
Laporan tahunan juga harus mencantumkan nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
Data tersebut perlu sesuai dengan susunan pengurus perseroan yang berlaku pada periode pelaporan.
7. Gaji, Honorarium, dan Tunjangan
Laporan tahunan mencantumkan informasi mengenai gaji dan tunjangan anggota Direksi serta gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang bersangkutan.
Dengan melengkapi seluruh bagian tersebut, perusahaan dapat menyusun laporan tahunan secara lebih terstruktur.
Baca Juga: Akta Jual Beli Tanah Tanpa Sertifikat di Medan: Syarat, Prosedur, dan Risikonya.
Apakah PT Perorangan Juga Wajib Menyampaikan Laporan Tahunan?
Ini juga perlu diperhatikan karena PT Perorangan memiliki mekanisme yang berbeda dari PT persekutuan modal.
PT Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangan kepada Menteri secara elektronik melalui SABH.
Berdasarkan Pasal 27 Permenkum Nomor 49 Tahun 2025, laporan keuangan PT Perorangan harus disampaikan paling lama 6 bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.
Formulir penyampaian laporan keuangan tersebut memuat:
Laporan posisi keuangan.
Laporan laba rugi.
Catatan atas laporan keuangan tahun berjalan.
Perlu dicatat, kewajiban PT Perorangan ini bukan proses yang sama dengan persetujuan laporan tahunan oleh RUPS dan penyampaian akta notaris sebagaimana berlaku bagi PT persekutuan modal.
Jadi, pastikan terlebih dahulu jenis badan hukum perusahaan Anda sebelum menentukan prosedur pelaporannya.
Apa Sanksi Jika PT Terlambat Menyampaikan Laporan Tahunan?
Jangan menganggap kewajiban laporan tahunan hanya formalitas. Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 telah mengatur sanksi administratif bagi PT persekutuan modal yang tidak memenuhi kewajiban atau melewati batas waktu penyampaian persetujuan laporan tahunan.
Berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18, sanksi administratif dapat berupa:
1. Teguran Tertulis
PT yang melewati batas waktu dapat menerima teguran tertulis melalui notifikasi pada SABH dan/atau surat elektronik.
Teguran ini menjadi pemberitahuan bahwa perusahaan belum memenuhi kewajiban penyampaian persetujuan laporan tahunan.
2. Pemblokiran Akses SABH
Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban dalam waktu 30 hari sejak tanggal notifikasi teguran tertulis pada SABH, perusahaan dapat dikenai sanksi pemblokiran akses.
Pemblokiran dilakukan dengan menutup akses perseroan pada SABH.
Hal ini tentu dapat mengganggu kebutuhan administrasi badan hukum perusahaan, terutama ketika perusahaan perlu mengajukan perubahan data atau melakukan layanan administrasi lainnya.
3. Pembukaan Kembali Akses SABH
Apabila akses sudah diblokir, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembukaan pemblokiran kepada Direktur Jenderal melalui SABH.
Permohonan dilakukan dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen pendukung berupa akta notaris mengenai persetujuan laporan tahunan serta laporan tahunan.
Karena itu, lebih baik menyelesaikan kewajiban tepat waktu daripada harus mengurus pemblokiran dan pembukaan akses kembali.
Bagaimana Cara Menyiapkan Laporan Tahunan PT?
Supaya tidak terburu-buru menjelang batas waktu, perusahaan sebaiknya memiliki jadwal kerja internal untuk menyusun laporan tahunan.
Berikut langkah yang dapat dilakukan.
1. Siapkan Laporan Keuangan
Bagian keuangan perlu menyiapkan laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
Pastikan angka yang digunakan sesuai dengan catatan transaksi dan dokumen perusahaan.
2. Susun Laporan Kegiatan Perusahaan
Direksi dapat mengumpulkan informasi dari masing-masing bagian mengenai kegiatan operasional, pencapaian, perkembangan usaha, serta kendala selama tahun buku.
Informasi tersebut kemudian dirangkum menjadi laporan kegiatan perseroan.
3. Siapkan Laporan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris perlu menyiapkan informasi mengenai pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun buku.
Laporan ini menjadi bagian dari dokumen laporan tahunan yang akan disampaikan kepada RUPS.
4. Lakukan Pemeriksaan Internal
Sebelum laporan disampaikan kepada RUPS, periksa kembali kelengkapan dan kesesuaian informasi.
Pastikan data keuangan, susunan pengurus, kegiatan perusahaan, serta informasi lainnya tidak saling bertentangan.
5. Selenggarakan RUPS Tahunan
Setelah laporan ditelaah oleh Dewan Komisaris, Direksi menyampaikannya kepada RUPS untuk dibahas dan memperoleh persetujuan.
Pastikan proses pengambilan keputusan dan dokumentasi RUPS dilakukan sesuai ketentuan hukum serta anggaran dasar perseroan.
6. Urus Akta Notaris dan Pelaporan SABH
Setelah memperoleh persetujuan, perusahaan perlu mengurus akta notaris yang memuat persetujuan laporan tahunan.
Selanjutnya, Direksi melalui notaris menyampaikan persetujuan tersebut kepada Menteri melalui SABH paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani.
Simpan akta dan surat penerimaan pemberitahuan sebagai bagian dari arsip administrasi perusahaan.
Tips Agar Tidak Terlambat Melaporkan Laporan Tahunan PT
Salah satu penyebab keterlambatan adalah perusahaan baru mulai mengumpulkan dokumen ketika mendekati batas waktu.
Padahal, laporan tahunan membutuhkan data dari berbagai bagian perusahaan.
Agar lebih tertib, berikut beberapa tips yang dapat diterapkan:
Buat kalender kepatuhan perusahaan. Catat akhir tahun buku, jadwal penyusunan laporan, rencana RUPS, dan tenggat penyampaian melalui SABH.
Rapikan pembukuan secara berkala. Jangan menunggu akhir tahun untuk memeriksa transaksi.
Koordinasikan Direksi dan Dewan Komisaris. Pastikan proses penelaahan laporan tidak tertunda.
Siapkan dokumen RUPS lebih awal. Periksa agenda, keputusan, dan dokumen yang diperlukan.
Koordinasikan pengurusan dengan notaris. Pastikan akta dan pengajuan SABH tidak melewati batas waktu.
Simpan seluruh bukti administrasi. Arsipkan laporan tahunan, akta notaris, serta surat penerimaan pemberitahuan.
Dengan jadwal yang jelas, perusahaan dapat menghindari pekerjaan mendadak dan mengurangi risiko terlambat memenuhi kewajiban.
Konsultasikan Pengurusan Laporan Tahunan PT dengan Jasa Abadi
Mengurus laporan tahunan PT membutuhkan persiapan dokumen, penyusunan laporan, persetujuan RUPS, pembuatan akta notaris, hingga penyampaian melalui SABH.
Jika salah satu tahapan terlewat, perusahaan berisiko menghadapi kendala administrasi dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Jasa Abadi Consultant – Tax – Legal – Advisor dapat membantu Anda memahami kebutuhan administrasi dan legalitas perusahaan, termasuk konsultasi terkait persiapan laporan tahunan PT dan proses pengurusannya sesuai ruang lingkup layanan.
Apabila perusahaan Anda belum pernah menyampaikan laporan tahunan atau masih memiliki kewajiban untuk tahun buku sebelumnya, sebaiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap dokumen dan status administrasi perseroan.
Hubungi Jasa Abadi untuk mendapatkan informasi mengenai persyaratan dan ruang lingkup pendampingan yang sesuai dengan kondisi perusahaan Anda.
Konsultan Jasa Abadi
Website: https://konsultan-jasaabadi.com/
WhatsApp:0878-6800-0757 / 061-4524859
Medan: Jl. Madong Lubis No. 141 Medan
Deli Serdang: Jl. Williem Iskandar/Pancing No. 8 Deli Serdang
Jangan menunggu sampai menerima teguran untuk mulai mengurus laporan tahunan. Pastikan kewajiban perseroan disiapkan dan diselesaikan sesuai jadwal agar administrasi perusahaan tetap tertib.